NEMBERALA, ROLLE.id–Dugaan peran ganda oknum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses kompensasi Montara mulai mencuat.
Indikasi ini membuka sisi lain dari polemik yang selama ini berkembang dan menyeret Pemerintah Desa (Pemdes) Nemberala, yang berstruktur resmi.
Bernard Lenggu, yang pernah memimpin desa itu sejak tahun 2016 hingga 2023, mengungkap adanya oknum BPD yang aktif mengurus kompensasi Montara tanpa melibatkan Pemerintah Desa.
Oknum yang berjumlah dua orang ini, disebutnya, memiliki posisi lain dalam yayasan yang berkaitan dengan proses kompensasi Montara.
Kondisi ini memunculkan dugaan konflik kepentingan yang serius atas peran ganda tersebut.
Akibatnya, proses yang berjalan menjadi tidak transparan, dengan ketiadaan Pemdes dalam proses penetuan/penetapan harga rumput laut senilai Rp. 7.200.
Padahal, sebagai mitra Pemerintah Desa (Pemdes), BPD seharusnya bekerja dalam koordinasi yang jelas.
Namun, dalam proses ganti rugi tumpahan minyak Montara kepada petani Rumput Laut, yang terjadi justru sebaliknya.
Dan aktivitas yang dilakoni oknum BPD, dilakukan ‘diam-diam’, tanpa melibatkan Pemdes yang memiliki otoritas administratif.
“Beta (saya) sempat bilang, kalau butuh masyarakat, bosong (kalian) memang BPD, tapi sonde punya masyarakat. Yang punya masyarakat itu pemerintah. Jadi tolong ko kasi tahu,” ungkap Bernard dengan dialek khasnya, Kamis (19/3).
Sayangnya, teguran itu seolah dianggap biasa tanpa dihiraukan dalam kedudukan sebagai wakil masyarakat Desa Nemberala di kursi BPD.
“Kebetulan, dong (lebih dari satu orang) juga pengurus di itu yayasan. Dan di desa juga mereka anggota BPD,” jelas Bernard.
“Jadi beta bilang ke dong, hal-hal mengenai (urusan) masyarakat, harus kasi tahu pemerintah supaya tahu,” sambungnya. (*/ROLLE/JIT)
