BA’A, ROLLE.id–Khabar tak sedap ini diungkap Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, pada momentum peringatan hari kesaktian Pancasila, Rabu (1/10).
Disampaikan sebagai pemberitahuan, sekaligus peringatan untuk mempersiapkan lebih sedari awal.
Bahwa, efisiensi anggaran di tahun 2026 nanti, sangat berpotensi mengancam pembayaran gaji ASN. Terlebih khusus kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di mana, dana senilai Rp. 73 milyar akan dipangkas dari sebelumnya Rp. 55,6 milyar.
Artinya, ada tambahan pemotongan terhadap keuangan daerah Rote Ndao senilai Rp. 17,4 milyar, yang diduganya untuk membiayai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini berita yang tidak baik, tapi harus saya sampaikan. Supaya saudara semua paham kondisi yang kita hadapi bersama,” ucap Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, dalam sambutannya, Rabu (1/10).
“Bahkan ada kabupaten/kota lain yang pemotongannya mencapai 200 miliar lebih,” ungkapnya.
Informasi itu sontak menjadi perhatian serius bagi 894 PPPK yang baru saja menerima keputusan pengangkatannya. Begitu juga PPPK yang sudah lebih dulu diangkat.
Sebab, di satu sisi mereka bersyukur, namun di sisi lain ada ancaman terkait keberlanjutan statusnya yang kini berjumlah ribuan orang.
“Kalau sampai tahun depan tidak dilakukan tambahan anggaran, kemungkinan besar mulai 1 Januari (2026) P3K tidak dapat saya teruskan,” ucap Bupati Henuk. (*/ROLLE/JIT)
